Mojokerto – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam menanggulangi stunting terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sejak akhir tahun 2024, dua kelurahan di Kota Mojokerto — yakni Kelurahan Meri dan Kelurahan Purwotengah — berhasil mencapai status zero stunting.
Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkot Mojokerto dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting secara berkelanjutan.
Keberhasilan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam kegiatan Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar secara daring oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Timur, di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Rabu (11/6/2025).
“Dari 18 kelurahan, prevalensi stunting tertinggi berada di Kelurahan Kedundung sebesar 2,10%. Namun, wilayah ini juga memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan 17 kelurahan lainnya. Sedangkan yang terendah adalah Kelurahan Kauman dengan 1,02%,” terang Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
Ning Ita memaparkan, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM), prevalensi stunting di Kota Mojokerto terus menurun dalam lima tahun terakhir.
Pada tahun 2020 tercatat 7,71%, turun menjadi 4,84% pada 2021, 3,12% di 2022, 2,04% di 2023, dan berhasil ditekan hingga 1,54% pada akhir 2024.
Hingga April 2025, angka tersebut bahkan kembali menurun menjadi 1,47%.
“Data ini valid karena terintegrasi melalui aplikasi Gayatri yang memuat hasil posyandu, baik untuk balita, remaja, maupun lansia. Data tersebut juga terhubung dengan sistem puskesmas dan rumah sakit. Ditambah dengan dukungan lebih dari 1.600 kader motivator, masing-masing mengawasi 20–30 rumah, sehingga kondisi lapangan bisa terpantau secara detail,” jelasnya.
Dalam paparannya, Ning Ita menyampaikan bahwa Pemkot Mojokerto telah melakukan analisis situasi menyeluruh, mulai dari pemetaan lima kelompok sasaran utama, analisis kendala program tahun sebelumnya (N-1), hingga analisis ketersediaan subkegiatan pada tahun berjalan (N).
Seluruh 18 kelurahan di Kota Mojokerto pun kini ditetapkan sebagai lokus Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS).
Keseriusan Pemkot juga terlihat dari peningkatan komitmen anggaran dan perluasan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pada 2022, ada 10 OPD yang terlibat dalam penanganan stunting. Jumlah itu meningkat menjadi 19 OPD pada 2025, yang bersama-sama mengampu 179 subkegiatan dalam program percepatan penurunan stunting,” terang Ning Ita.
Tak hanya melalui koordinasi lintas sektor, Pemkot Mojokerto juga meluncurkan beragam inovasi daerah untuk mempercepat penurunan stunting.
Beberapa di antaranya adalah:
- Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe Anak Stunting)
- Canting Gula Mojo (Cegah Stunting Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)
- Berkate Pak Miang (Bersama Kader Asman Toga dan Akupresur Peduli ASI Eksklusif Demi Cegah Stunting)
- Pasupati (Peduli Stunting dan Pertumbuhan Balita Terintegrasi)
- Gemulai (Gerakan Pemantauan Ibu Hamil dan Bayi)
- Jarik Linting (Jaringan Kelompok Peduli Balita Stunting)
- Gentala (Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi Bersama)
Melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor ini, Pemkot Mojokerto menegaskan komitmennya untuk mencapai zero stunting secara menyeluruh di seluruh kelurahan.
“Upaya penurunan stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga soal edukasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah, kader, dan masyarakat, kami optimistis angka stunting di Kota Mojokerto bisa ditekan hingga nol secara total,” pungkas Ning Ita.