Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya menyatakan bahwa ia tidak akan ragu mengambil langkah tegas, termasuk memberhentikan pegawai yang dianggap tidak mampu beradaptasi dengan perubahan.
Purbaya mengungkapkan, ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi DJBC sebelum opsi pembekuan institusi tersebut dijalankan.
“Kalau memang tidak bisa perform, ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai terlebih dahulu,” ujar Purbaya dalam sambutannya di ajang Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).
Menurutnya, sebagian besar pegawai Bea Cukai diyakini masih memiliki peluang untuk diperbaiki, namun tidak ada toleransi bagi pegawai yang menolak reformasi.
“Dalam prosesnya nanti akan terlihat siapa yang mampu beradaptasi dan siapa yang tidak. Mereka yang tidak mau berubah akan saya tindak tegas. Namun saya berharap satu tahun ini bisa menjadi masa perbaikan,” tambahnya.
Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan bahwa jika tidak ada perkembangan signifikan, DJBC dapat dibubarkan dan fungsinya dialihkan kepada perusahaan swasta asing, yakni Societe Generale de Surveillance (SGS) dari Swiss—model yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.
“Saya sudah minta waktu satu tahun kepada Presiden agar tidak ada gangguan dulu. Ancaman pembekuan sangat serius jika perbaikan tidak terjadi,” jelasnya usai rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Reformasi Bea Cukai menjadi salah satu perhatian pemerintah karena berbagai kontroversi, termasuk masalah transparansi, pelayanan publik, serta dugaan praktik penyimpangan di lapangan.
Sumber: detik.com