Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru yang menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 23,85 juta orang, atau berkurang sekitar 200 ribu jiwa.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan signifikan menjadi 2,38 juta orang, turun 400 ribu dari September 2024 dan turun 1,18 juta dibandingkan Maret 2024.
Menanggapi capaian tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penurunan ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh elemen bangsa.
“Ini kerja keras kita bersama, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat,” ujar Prasetyo, dalam keterangan resmi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/07/2025), dikutip dari setneg.go.id.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, menargetkan kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol persen dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami ingin betul-betul menghilangkan kemiskinan ekstrem, agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis tersebut,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa berbagai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, serta program hilirisasi industri akan terus didorong sebagai upaya terintegrasi untuk membuka lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan.
“Semua kementerian dan lembaga bekerja secara lintas sektor dengan semangat yang sama, yaitu mendorong penciptaan lapangan kerja,” jelas Prasetyo.
Data Wilayah: Jawa Tertinggi, Kalimantan Terendah
BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan naik tipis menjadi 6,73 persen, sementara di perdesaan menurun menjadi 11,03 persen. Berdasarkan wilayah, Pulau Jawa menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar dengan 12,56 juta jiwa, atau 52,66 persen dari total nasional. Adapun Kalimantan menjadi wilayah dengan angka kemiskinan terendah, yakni 0,89 juta jiwa atau 3,75 persen dari total nasional.
Data kemiskinan ini dihimpun melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, yang dilaksanakan pada Februari 2025. Survei ini melibatkan 345.000 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.