Jakarta — Pemerintah terus memperluas jangkauan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan menyasar lingkungan pendidikan. Program strategis nasional ini akan mulai dilaksanakan di sekolah rakyat pada 7 Juli 2025, dan diperluas ke seluruh satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) mulai 1 Agustus 2025.
“Ini adalah program terbesar yang pernah dijalankan Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah, dengan target 280 juta orang setiap tahun,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat tingkat menteri terkait pelaksanaan CKG, Kamis (3/7/2025).
Menkes menjelaskan, pelaksanaan CKG di sekolah merupakan langkah strategis untuk menjangkau 53 juta pelajar yang menjadi sasaran utama tahun ini. Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025 melalui Puskesmas, lebih dari 11 juta orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan.
“Untuk mencapai target tersebut, kita perlu turun langsung ke sekolah karena anak usia sekolah jumlahnya memang sebesar itu,” imbuhnya.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan CKG, mengingat skala dan dampaknya yang sangat luas.
“Butuh dukungan semua pihak—Pak Mendikdasmen, Pak Menag, Pak Mensos, hingga Pak Mendagri. Termasuk juga dari Komdigi karena program ini memerlukan dukungan infrastruktur digital,” ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan CKG di lingkungan pendidikan.
“Program ini adalah pijakan awal membangun generasi yang sehat secara jasmani dan rohani. Hasil pemeriksaan ini juga akan menjadi masukan penting dalam upaya menciptakan sekolah sehat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa pelaksanaan CKG di sekolah rakyat menjadi perhatian khusus pemerintah, terutama karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang akan tinggal di asrama.
“Pak Presiden menegaskan, bila ditemukan siswa yang sakit harus segera disembuhkan, agar mereka bisa masuk sekolah rakyat dalam kondisi sehat,” ujarnya. Kementerian Sosial sendiri menargetkan pendirian 200 sekolah rakyat sepanjang 2025 dengan kapasitas 20 ribu siswa.
Dari sisi pendidikan keagamaan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno menyampaikan bahwa CKG juga menyasar satuan pendidikan keagamaan di bawah semua agama, termasuk madrasah dan pondok pesantren.
“Sekitar 11 juta siswa dari MI, MTs, MA, serta sekolah-sekolah keagamaan lintas agama juga akan menjadi sasaran program ini,” jelas Amien.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya validitas data identitas siswa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan CKG di sekolah.
“Anak-anak di bawah usia 17 tahun yang menjadi peserta pemeriksaan kesehatan harus memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), yang akan dilampirkan dalam proses pemeriksaan,” ujarnya.
Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penyebarluasan informasi program CKG.
“CKG, sekolah rakyat, dan makan bergizi gratis adalah satu kesatuan program besar pemerintah untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh,” kata Fifi.
