MOJOKERTO – Mengawali hari pertama masuk kerja usai libur cuti bersama Idulfitri 1446 Hijriah, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau langsung sejumlah layanan publik di wilayah Kota Mojokerto. Sidak (inspeksi mendadak) dilakukan di dua lokasi, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada dan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, pada Selasa (08/04/2025).
Dalam sidaknya, Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita itu memastikan seluruh pelayanan berjalan lancar dan optimal. Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto hampir seluruhnya sudah terpenuhi.
“Alhamdulillah, sejauh ini pelayanan publik di MPP Gajah Mada maupun pelayanan kesehatan di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo sudah berjalan 100 persen. Seluruh ASN juga sudah masuk kerja, kecuali yang memang mengajukan cuti secara resmi,” ujar Ning Ita kepada wartawan di sela kegiatan sidak.
Ning Ita juga menilai, meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan di hari pertama kerja merupakan hal yang wajar.
“Biasanya setelah libur panjang, masyarakat langsung memanfaatkan hari pertama masuk untuk mengurus berbagai keperluan administrasi maupun perizinan. Karena itu, terjadi peningkatan jumlah pemohon layanan di MPP dan juga pasien di rumah sakit,” jelasnya.
Berdasarkan data dari pihak RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, terjadi peningkatan sekitar 30 persen pada layanan rawat jalan. Jika pada hari biasa rata-rata hanya 500–600 pasien, pada hari pertama masuk kerja tercatat sebanyak 700 pasien yang dilayani.
Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, dr. Achmad Rheza, Sp.O.G. Subsp.F.E.R., menyebutkan bahwa mayoritas pasien yang datang merupakan pasien kontrol rutin di poli penyakit dalam, jantung, bedah, dan rehabilitasi medis.
“Rata-rata pasien adalah pasien kontrol rawat jalan. Sementara itu, tingkat hunian kamar rawat inap saat ini juga sudah mencapai 60 persen. Lonjakan semacam ini lazim terjadi setiap usai libur panjang, terutama setelah Idulfitri,” ungkap dr. Rheza.
Pemerintah Kota Mojokerto memastikan kesiapan seluruh fasilitas dan sumber daya yang ada untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kunjungan masyarakat. Tujuannya agar pelayanan publik tetap berjalan prima dan tanpa hambatan. (HB)
