Pemkab Mojokerto Gelar Musrenbang RKPD 2026, Gus Barra Tekankan Sinkronisasi Program dan Peningkatan SDM

Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026 di Pendopo Graha Maja Tama, Kamis (27/3/2025) pagi. Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau yang akrab disapa Gus Barra.

Dalam arahannya, Gus Barra menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan program prioritas pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur.

“Musrenbang ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Saya juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk aktif mengajukan usulan program yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, agar pembangunan berjalan efektif dan terarah,” ujar Gus Barra.

Lebih lanjut, ia menyoroti isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, akses pendidikan yang merata dan peningkatan layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama demi menciptakan SDM yang unggul di masa depan.

“Fokus utama kita adalah peningkatan layanan dan akses pendidikan, pemerataan fasilitas kesehatan, serta penanganan balita gizi buruk dan stunting. Ini harus menjadi perhatian bersama karena akan berdampak langsung pada kualitas SDM Kabupaten Mojokerto di masa depan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, juga memberikan pandangannya. Ia menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, pembukaan lapangan pekerjaan dan validasi data kemiskinan menjadi langkah krusial dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

“Kami berharap Musrenbang ini menghasilkan keputusan yang konstruktif dan berdampak positif bagi masyarakat. Pembangunan daerah harus memperhatikan pemerataan keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkap Ayni.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2026 ini dihadiri sekitar 250 peserta dari berbagai unsur, termasuk jajaran DPRD, Sekretariat Daerah, Kepala OPD, akademisi, serta perwakilan masyarakat.

Dengan kehadiran berbagai pihak dalam Musrenbang RKPD 2026 ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Mojokerto dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. (HB)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *